KPK Tangkap 13 Orang dalam OTT di Ponorogo, Kasus Mutasi dan Rotasi Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 13 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT terkait Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko. Bupati kena OTT dalam kasus mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab. Beberapa jam sebelum ditangkap, bupati telah melantik ratusan pegawai.

"Tim berhasil mengamankan 13 orang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.

Budi mengatakan bahwa 13 orang tersebut merupakan hasil rangkaian OTT hingga Jumat (7/11) malam.

Sebelumnya, pada 7 November 2025, KPK mengonfirmasi adanya OTT dengan menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Kegiatan OTT di Ponorogo tersebut merupakan yang ketujuh dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.

KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7–8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.*