Bupati Hybrid: Belajar dari Sugiri Sancoko dan Azwar Anas

Saatnya memperbanyak bupati dan walikota kreator. Bukan sekadar kepala daerah yang mengandalkan tata kelola administratif. Tapi pemimpin dengan daya cipta dan imajinasi kultural. Pemimpin kreator. Bukan sekadar orator.

Seperti Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Yang baru saja berhasil membawa daerahnya mendunia setelah Ponorogo ditetapkan sebagai Kota Kreatif UNESCO untuk kategori budaya rakyat (folk art and culture).

Hebat.

Saya mengenal lama Sugiri. Pernah bersama-sama merintis surat kabar Duta Masyarakat Baru. Koran hasil kerja sama PBNU dengan Jawa Pos di awal reformasi. Sebelum diambil alih almarhum Cak Anam yang kemudian diubah menjadi Koran Duta.

Ia menjadi manajer iklan. Yang bertanggungjawab mengurus bisnisnya koran. Saya direktur bayangan. Karena nama saya tak tercantum di akta perusahaan maupun masthead koran.

Saat itu, saya diminta bos Jawa Pos Dahlan Iskan. Karena dianggap yang paling dekat dengan para tokoh NU. Saya baru tahu belakangan kenapa tak boleh ada dalam struktur. Karena ditarik lagi ke Surabaya setelah tiga bulan.

Pimpinan koran Duta Masyarakat Baru adalah para tokoh puncak NU. Ada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH A Mustofa Bisri (Gus Mus). Juga Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mantan Wakil Gubernur Jatim, Walikota Pasuruan dan kini Menteri Sosial RI.

Koran itu memang tak berumur panjang bersama Jawa Pos. Tapi Sugiri ikut mengelola koran itu lebih lama dari saya. Mungkin sampai ia menjadi anggota DPRD Jatim. Ia juga pernah menjadi pengusaha event organizer (EO) sebelum terjun ke politik.

Sebagai orang media –apalagi bagian iklan– pasti super kreatif. Apalagi pernah menekuni dunia pertunjukan yang butuh kreativitas tinggi. Ia biasa membikin acara seru. Bayangkan gaya berpikir EO dibawa ke pemerintahan.

Hasilnya?

Festival di mana-mana, anak muda berkreasi tanpa batas, UMKM naik kelas, dan Reog jadi makin mendunia. Ia orang media dan EO sejati yang kreatif mesti telah menjadi bupati. Bedanya, dulu panggungnya di lapangan. Kini panggungnya seluruh Kabupaten Ponorogo.

Keberhasilan Ponorogo adalah buah dari model kepemimpinan yang lahir dari jiwa kreator. Sugiri bukan sekadar birokrat yang pandai mengatur anggaran. Tapi juga “creative storyteller”. Seorang yang mampu membangun narasi dan kebanggaan lokal menjadi modal sosial yang produktif.

Ia mencerminkan imajinatif governance. Bentuk kepemimpinan yang menggabungkan empati sosial, kemampuan komunikasi massa, dan kreativitas dalam membangun identitas daerah.

Seperti sutradara yang menata aktor sosial, komunitas, hingga narasi publik agar Ponorogo tampil “hidup” di panggung nasional dan global.

Ia paham bahwa Ponorogo tak bisa bersaing lewat industri besar atau infrastruktur megah. Ia justru menjadikan budaya lokal (reog) sebagai basis ekonomi kreatif, memperkuat ekosistem seniman, UMKM, dan pariwisata budaya.

Festival dan branding kultural tak lagi bersifat seremonial. Tapi menjadi instrumen pembangunan. Ia menjadikan media sosial, kolaborasi lintas sektor, dan diplomasi kebudayaan untuk menegaskan identitas Ponorogo sebagai pusat seni rakyat yang relevan dengan dunia modern.

Bandingkan Sugiri dengan Abdullah Azwar Anas. Bupati Banyuwangi dua periode yang pernah menjadi Menteri PAN-RB. Ia tak hanya dikenal sebagai bupati kreator budaya, melainkan sebagai manajer transformasi struktural.

Ia membangun Banyuwangi dengan pendekatan governance innovation: Melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, hingga tata kelola pariwisata berbasis data dan integrasi lintas OPD.

Jika Sugiri bisa disebut “seniman pemerintahan”, Anas adalah “arsitek sistem”. Keduanya sama-sama bupati inovatif. Hanya basis inovasinya yang berbeda.

Sugiri berangkat dari narasi dan emosi publik, Anas dari sistem dan prosedur pemerintahan modern. Sugiri gerakkan masyarakat lewat semangat dan kebanggaan identitas. Anas bangun aparatur lewat disiplin tata kelola dan efisiensi.

Belajar dari keduanya, masa depan kepemimpinan daerah membutuhkan sosok bupati hybrid. Kepala daerah dengan multi kompetensi: manajer, kreator dan kolaborator. Tak sekadar pandai mengatur anggaran seperti birokrat klasik. Apalagi hanya jago kampanye seperti politisi murni.

Mereka harus memiliki kemampuan naratif. Agar bisa mengubah potensi lokal menjadi cerita besar yang menginspirasi. Juga perlu kapasitas manajerial untuk menata sistem pemerintahan agar ide dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Dibutuhkan juga kecerdasan kolaboratif agar membangun jejaring antara pemerintah, komunitas, dan dunia usaha. Terakhir, pemimpin daerah harus memiliki keberanian eksperimental biar berani mencoba hal baru tanpa takut gagal.

Di awal otoomi daerah, Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) pernah meniliti gaya kepemimpinan daerah berdasar latar belakangnya. Di awal pilkada langsung, latar belakang bupati dan walikota berasal dari birokrat, pengusaha, dan politisi murni.

Pemimpin berlatar belakang birokrat cenderung stabil dan taat prosedur. Namun mereka sering kali kurang berani keluar dari zona aman. Mereka kuat di administrasi, lemah di inovasi.

Pemimpin dari kalangan pengusaha biasanya tangkas dan pragmatis, dan punya naluri efisiensi. Tapi kerap terjebak pada logika keuntungan, bukan pembangunan publik.

Sedangkan politisi murni sering unggul dalam membangun jejaring kekuasaan. Hanya saja mereka banyak yang gagal mentransformasikan jaringan itu ke dalam karya nyata.

Di sinilah kebutuhan akan tipe baru kepala daerah muncul. Yakni politisi kreatif sekaligus inovator sosial. Pemimpin daerah dengan empati, ide, dan kolaborasi. Bukan sekadar dengan kekuasaan administratif atau hitungan elektoral.

Kepemimpinan super kreatif yang ditunjukkan Sugiri Sancoko maipun Azwar Anas menunjukkan bahwa membangun daerah di era kini bukan hanya soal APBD. Melainkan soal imajinasi publik dan energi sosial.

Jika Azwar Anas adalah simbol keberhasilan tata kelola modern, maka Sugiri Sancoko adalah lambang kebangkitan identitas kultural daerah. Keduanya menandai babak baru kepemimpinan lokal Indonesia.

Saya yakin ke depan akan muncul banyak pemimpin daerah seperti mereka. Sebab, masa depan daerah bukan ditentukan oleh seberapa besar anggarannya. Tapi oleh seberapa berani pemimpinnya berimajinasi untuk bangsanya.

Terpenting: Indonesia terlalu besar untuk hanya dikelola dari Jakarta.