Kemenhaj Akan Cabut Izin Kelompok Bimbingan Haji Yang Mengutamakan Bisnis dan Merugikan Jemaah Lain

Beberapa Kelompok Bimbingan Haji Dan Umrah Indonesia, (KBHI) mendapat peringatan keras dari Kementerian Haji dan Umrah RI. Mereka mencoba menguasai tenda jemaah yang akan melaksanakan wukuf di Arafah, untuk kepentingan jemaahnya sendiri.

Akibatnya, jemaah di luar KBIH yang dikelola, banyak yang tidak mendapat tempat dan harus berdesakan dengan jemaah lain.

KBIH yang merugikan jemaah lain itu, mengkaveling beberapa tenda kemudian ditempeli stiker yang menyebutkan tenda itu khusus untuk jemaah KBIH tersebut.

"Pengaturan tenda itu sepenuhnya wewenang Kementerian Haji, bukan urusan KBIH, saya langsung perintahkan petugas mencopot semua stiker dari KBIH untuk barang bukti," kata Wakil Menteri Agama Dahnil Anzar Simanjutak dari Tanah Suci dikutip Kamis, 28 Mei 2026.

Kata Dahnil, ulah KBIH yang mementingkan jemaahnya sendiri mengakibat terjadi penumpukan di tenda lain dalam kelompok terbang atau kloter yang sama seperti yang menjadi sorotan. Setelah diketahui permasalahannya, petugas haji bergerak cepat mencopoti stiker dan spanduk di Mina yang dipasang oleh KBIH.

"KBIH yang mengkaveling tenda itu telah kami catat nama dan penanggungjawabnya, bila perlu kami cabut izinnya." kata Dahnil

Bisnis Berkedok Pembimbing Haji

Beberapa jemaah haji Indonesia yang pernah bergabung dengan KBIH, mengatakan, meskipun tidak semu, tapi ada KBIH yang murni bisnis dengan berkedok pembimbing haji dengan biaya antara Rp10 juta sampai Rp15 juta per jamaah, dengan jaminan akan menempati tenda yang nyaman tidak berdesakan sehingga bisa beribadah haji dengan khusuk.

"Kalau KBIH mendapat 20 peserta dalam satu kloter keuntungan yang mereka peroleh Rp300 jutaan, sehingga pemilik KBIH bisa berangkat haji maupun umrah setiap tahun," ujar seorang jemaah asal Surabaya, Hj. Amdana. Ia menyebut KBIH asal Surabaya yang diikuti, tapi minta tidak ditulis namanya.

Kegiatan lain yang diurusi KBIH yaitu menawarkan haji badal, atau menghajikan orang sudah meninggal. Biayanya antara Rp15 hingga Rp20 juta per orang, city tour di tanah suci jelang ibadah haji dengan biaya sekitar Rp2 juta, mengumpulkan dam atau denda haji, harganya beragam disesuaikan yang disesuaikan dengan harga seekor kambing, yakni Rp3 juta sampai Rp4 juta per jemaah.

Dalam berpromosi, KBIH itu sering menakut nakuti jemaah bahwa ibadah hajinya bisa salah dan batal kalau tanpa pendamping dari KBIH.

Lompatan Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji

Ketua Tim Pengawas Haji DPR yang juga Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, memuji pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji yang disediakan pemerintah untuk jemaah pada 2026.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Haji DPR pada tahun ini berhasil menemukan catatan sejarah perbaikan pelayanan jemaah haji.

Cucun mengatakan, catatan sejarah perbaikan pelayanan dilakukan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Sejauh ini, Tim Pengawas DPR RI melihat Kementerian Haji dan Umrah, beserta seluruh petugas haji berhasil mengelola pelaksanaan haji 2026 ini. Mulai dari tahap pemberangkatan dari tanah air, pelayanan di Madinah, pelayanan di Makkah, dan pemberangkatan ke Arafah dengan sempurna.

Banyak perbaikan yang sudah dilakukan dibandingkan pelayanan haji tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun ada masalah, katanya, semua mampu dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kendala yang signifikan

"Setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 lahir ini, concern Kementerian Haji dan Umrah memulai persiapan di tahap-tahap yang begitu panjang, melakukan transformasi dari kementerian yang lama. Dan alhamdulillah wujudnya sekarang, kita bisa lihat lompatan-lompatan transformasi ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam yang sedang berada wukuf di Arafah," katanya, Kamis, 28 Mei 2026.

Ia bersyukur dengan catatan perbaikan itu, seluruh jemaah haji Indonesia bisa berada di Arafah dan menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Meskipun sudah sempurna, Cucun mengatakan pihaknya tidak akan berhenti. DPR bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki dan menyempurnakan layanan ke jemaah haji Indonesia agar ke depan bisa semakin nyaman dalam beribadah.

Sinergi akan dilakukan dari sejak pembahasan penentuan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

"Juga komponen-komponen yang harus dilakukan upgrading, harus dilakukan peningkatan, alhamdulillah sedikit demi sedikit sekarang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, rakyat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji," lujarnya.