BRIN dan Pindad Bahas Hilirisasi Teknologi Flare untuk Mitigasi Bencana

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong percepatan hilirisasi teknologi flare untuk modifikasi cuaca sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Namun, implementasi teknologi tersebut masih menghadapi kendala regulasi yang menghambat pemanfaatannya secara luas.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan bertajuk Pemanfaatan Riset dan Inovasi Teknologi Flare untuk Modifikasi Cuaca yang digelar di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa 31 Marey 2026.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, menyampaikan bahwa teknologi flare berbasis riset telah melalui tahap uji coba dan menunjukkan hasil yang andal. Meski demikian, pemanfaatannya masih terkendala faktor non-teknis, terutama regulasi.

Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah pengkategorian material flare sebagai bahan peledak yang berdampak pada proses penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan di lapangan.

“Karena dengan masuknya flare dalam kategori bahan peledak maka ada sedikit masalah yang kami hadapi terkait dengan penyimpanan, penyiapan, maupun pemakaiannya di lapangan,” ujar Hendrian dikutip laman resmi brin, Rabu 1 April 2026.

Regulasi Jadi Tantangan Utama

Senada dengan itu, Deputi Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional, Yayat Ruyat, menilai bahwa secara teknis teknologi flare sebenarnya sudah siap digunakan.

“Permasalahan sebenarnya bukan masalah teknis. Uji coba sudah menunjukkan hasil yang meyakinkan. Namun yang menjadi tantangan adalah aspek regulasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa bahan dengan potensi penggunaan ganda (dual use) memerlukan pengaturan ketat, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menciptakan fleksibilitas kebijakan.

Inovasi Teknologi Terus Dikembangkan

Dari sisi pengembangan, periset BRIN, Heru Widodo, menjelaskan bahwa inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja teknologi flare, termasuk melalui pembaruan paten.

“Prosesnya masih sama, tetapi kami memperbarui aspek inti kondensasi serta bahan baku mikroskopisnya,” jelasnya.

Sementara itu, periset lainnya, R. Djoko Goenawan, menyoroti kendala klasik pada bahan baku dan regulasi yang sejak awal menjadi hambatan dalam pengembangan teknologi ini.

Flare Banyak Tersimpan, Sulit Dimanfaatkan

Dari aspek infrastruktur, perwakilan BRIN, Ade Purwanto, mengungkapkan bahwa banyak flare yang belum dapat dimanfaatkan karena sistem penyimpanan yang sangat ketat.

“Sampai sekarang ratusan flare CoSAT dan ribuan tipe lainnya masih belum bisa digunakan,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala regulasi tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga pemanfaatan teknologi yang sudah tersedia.

Perlu Sinergi Lintas Lembaga

Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Dudi Hidayat, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Menurutnya, penyelarasan regulasi menjadi kunci agar teknologi flare dapat segera dimanfaatkan secara optimal di lapangan.

Dalam forum tersebut juga hadir perwakilan dari PT Pindad (Persero) sebagai mitra industri.

BRIN berharap kolaborasi antara riset, industri, dan pemerintah dapat mempercepat hilirisasi teknologi flare, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi bencana serta memperkuat ketahanan lingkungan nasional.