Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, Sorot Proyek Jalan Cepat Rusak di Sidoarjo

Proyek perbaikan jalan di Desa Klagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, mendapat sorotan tajam. Pasalnya, kondisi aspal yang baru berusia sekitar dua pekan dilaporkan kembali rusak.

Kerusakan itu bahkan disebut memicu kecelakaan berulang, terutama saat hujan karena lubang tertutup genangan air.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai persoalan ini tidak sekadar teknis, tetapi berpotensi mengarah pada pelanggaran serius dalam pelaksanaan proyek.

Ia pun memperingatkan kemungkinan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika ditemukan indikasi penyimpangan.

“Kalau terbukti ada pekerjaan yang tidak sesuai prosedur atau bahkan menyimpang, tentu bisa kita laporkan. Ini menyangkut anggaran negara dan keselamatan masyarakat,” ujarnya saat meninjau lokasi, Rabu, 18 Maret 2026, petang.

Menurut BHS, sapaan akrabnya,, kualitas jalan yang cepat rusak menjadi indikasi kuat bahwa proses pengerjaan tidak mengikuti standar yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa setiap tahapan, mulai dari pembersihan permukaan, penguatan pondasi, hingga pelapisan aspal, harus dilakukan secara benar dan terukur.

.BHS uga menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi bagi kontraktor dan tenaga kerja proyek. Standar tersebut, kata dia, mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kontraktor harus memiliki kompetensi yang jelas. Kalau tidak memenuhi standar, seharusnya tidak diberikan pekerjaan. Ini proyek infrastruktur, risikonya langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Bambang membandingkan dengan praktik pengerjaan jalan di Jakarta yang dinilai mampu menghasilkan kualitas lebih baik karena disiplin terhadap standar teknis. Dengan metode yang tepat, jalan disebut dapat bertahan hingga bertahun-tahun tanpa kerusakan signifikan.

“Kalau dikerjakan sesuai prosedur, umur jalan bisa panjang, bahkan sampai 10 tahun. Ini yang seharusnya jadi target, bukan proyek yang cepat rusak dan membebani anggaran daerah,” tambahnya.

Selain aspek kualitas, ia juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum jika kerusakan jalan berdampak pada kecelakaan.

Menurutnya, pengelola proyek maupun pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam ranah pidana.

Sementara itu, warga setempat mengaku resah dengan kondisi jalan yang membahayakan. Lubang yang tertutup air saat hujan membuat pengendara sulit mengantisipasi. Sehingga, kecelakaan kerap terjadi. Dalam satu insiden, bahkan disebut ada beberapa korban dalam waktu berdekatan.

Ketua RT setempat, Septian Putra, mengatakan warga terpaksa melakukan perbaikan darurat secara swadaya demi mengurangi risiko.

“Kami tambal seadanya pakai pasir. Tapi ini tidak bertahan lama. Kami berharap ada perbaikan yang benar agar tidak ada korban lagi,” ujarnya.

Bambang memastikan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia bahkan membuka opsi membuat proyek percontohan perbaikan jalan dengan standar tinggi sebagai pembanding.

“Kalau perlu kita buat percontohan dengan kualitas terbaik. Nanti kita evaluasi ketahanannya. Saya yakin hasilnya akan jauh lebih baik,” pungkasnya.